Pengadilan Agama Barru Gelar Pemeriksaan Saksi Jarak Jauh Lewat Telekonferensi dengan PA Sangatta
BARRU, 21 April 2026 – Pengadilan Agama Barru terus berupaya mengoptimalkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan persidangan perkara Nomor 29/Pdt.G/2026/PA.Br yang mengagendakan pemeriksaan saksi secara telekonferensi. Langkah ini diambil menindaklanjuti surat permohonan Ketua PA Barru nomor 195/KPA.W20-A15/HK2.6/IV/2026 tertanggal 17 April 2026 yang ditujukan kepada Ketua PA Sangatta. Permohonan tersebut didasari oleh permintaan dari Kuasa Hukum Penggugat, Harun Mulawarman & Partners, melalui surat nomor 027/P.NON.LTG/KH.HM/IV/2026 tanggal 16 April 2026.
![Pengadilan Agama Barru Gelar Pemeriksaan Saksi Jarak Jauh Lewat Telekonferensi dengan PA Sangatta [21/04]](/img/55x55/a/telekonferensi-ae3279d1.jpg)
![Sidang diluar Gedung Pengadilan Agama Barru [06/04]](/img/55x55/f/sidkel1-beb9f444.jpg)
![Rapat Monev dan Pembinaan Kepaniteraan PA Barru Maret 2026 [30/03]](/img/55x55/9/monevmaret-b624da23.jpg)
![Tingkatkan Kinerja dan Kedisiplinan, PA Barru Gelar Rapat Koordinasi Bulan Februari || [23/02]](/img/55x55/d/whatsappimage20260223at1432141-6da05179.jpg)
![Sekretaris PA Barru Hadiri Pembukaan MTQ Ke XXXVII Tingkat Kabupaten Barru [10/02]](/img/55x55/d/whatsappimage20260212at121321-e127ca6f.jpg)
| Ucapan Belasungkawa | Ucapan Selamat |
 |
|
Klik Survelag dibawah untuk melakukan survey
| Lihat Detail Laporan Survey IPKP Di Sini | | | Lihat Detail Laporan Survey IPAK Di Sini |
| Isi Survey Kepuasan Masyarakat | Isi Survey Persepsi Anti Korupsi |
- Prosedur Bantuan Hukum
- Prosedur Permohonan Informasi
- Pengaduan
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Tata Cara Permohonan Informasi
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat Dan Tata Cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.