Pengantar dari Ketua Pengadilan
Sambutan Ketua Pengadilan Agama Barru
Dengan rasa bahagia dan bersyukur kepada Allah SWT, menyaksikan keluasan ilmu pengetahuan Allah SWT, yang sebahagian dilimpahkan kepada kita dengan cara yang sangat menakjubkan, dimana dunia ini dapat kita jelajahi melalui dunia maya.
Gagasan keterbukaan melalui teknologi informasi dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144 Tahun 2007 yang dicanangkan sebagai bagian dari program utama Mahkamah Agung RI merespon kehendak publik dan juga merupakan kebutuhan kelembagaan dalam komunikasi Mahkamah Agung RI dengan lembaga-lembaga peradilan yang ada di bawahnya secara timbal balik dan juga untuk kebutuhan keterbukaan informasi antar lembaga peradilan dan masyarakat umum.
Dalam rangka mewujudkan gagasan tersebut, dengan membentuk website pada setiap pengadilan kita sambut dengan baik karena merupakan gagasan yang cemerlang dan brillian di era informasi dan keterbukaan sekarang ini, karena dengan melalui website tersebut jajaran peradilan sebagai lembaga pelayanan publik dapat mengakses seluruh kegiatannya untuk menjadi konsumsi publik sehingga dengan keterbukaan itu dapat memberikan citra yang baik kepada lembaga peradilan dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat sebagai lembaga penegak hukum yang dapat dipercaya dalam menyelesaikan perkara.
Demikianlah sambutan ini kiranya kita semua mendapatkan hidayah dan taufiq dari Allah SWT.
Amin.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.