Diskusi hukum dengan tema Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian di Wilayah II PTA MAKASSAR

Written by Super User on .

Written by Super User on . Hits: 306

Diskusi Hukum dengan tema "Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian"

di Wilayah II PTA MAKASSAR

WhatsApp Image 2023 05 17 at 095814

      Pinrang (Jumat, 12 Mei 2023), bertempat di Aula MS Hotel Jl. Jendral Sukawati No. 171, Macorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, dilaksanakan acara Diskusi Hukum dengan tema Pemenuhan Hak–Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian di wilayah II Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Acara ini dihadiri oleh YM. Dr. Drs. H Muh Abduh Sulaeman, S.H., M.H. (Ketua PTA Makassar), YM. Drs. H. Pandi, S.H., M.H. (Wakil Ketua PTA Makassar), YM. Drs. H. A. Ahmad As`Ad, S.H., YM. Drs. Mulawarman, S.H., M.H., YM. Dra. Hj. Kamariah, S.H., M.H., dan YM. Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, M.H., (Hakim Tinggi PTA Makassar) dan Drs. Musbir (Panitera PTA Makassar) yang bertindak sebagai narasumber dalam acara diskusi hukum tersebut. Serta dihadiri Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, dan Aparatur seluruh Pengadilan Agama di wilayah II PTA Makassar (PA Barru, PA Pinrang, PA Parepare, PA Sidenreng Rappang, dan PA Enrekang) selaku peserta.

.

WhatsApp Image 2023 05 17 at 095828

    

Serangkaian acara diskusi hukum dibuka secara resmi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Pada kesempatan tersebut Ketua PTA Makassar menyampaikan kepada seluruh peserta diskusi hukum untuk mengikuti kegiatan dengan penuh perhatian dan antusias serta dapat berperan aktif, karena dalam diskusi terdapat 2 (dua) hal yang sangat penting yaitu “proses” dan “hasil”, dimana dengan adanya proses akan meningkatkan kemampuan dan pengetahuan sehingga akan melahirkan /menghasilkan keputusan yang bijaksana dan berkeadilan..

WhatsApp Image 2023 05 17 at 095831

      Diskusi hukum ini bertujuan untuk memperkuat pemenuhan Hak–Hak Perempuan dan Anak Pasca terjadinya Perceraian sebagai wujud implementasi Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dan memastikan bahwa perempuan tidak akan mendapatkan diskriminasi dalam akses untuk mendapatkan keadilan. Karena sepanjang sejarahnya perempuan selalu berada di posisi lemah akibat adanya sistem Patriarki, yaitu sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial dan penguasaan properti

      Hal-hal yang dibahas dalam diskusi hukum ini antara lain berbagai macam hak perempuan dan anak, kriteria dan indikator penentuan besaran pembebanan hak, serta berbagai persoalan pasca putusan dijatuhkan. (MSK)

Add comment


Security code
Refresh

Meningkatkan Kualitas Putusan dan

Kualitas Pelayanan Yang Transparan, Cepat dan Mudah

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Barru

Jl. Sultan Hasanudiin No. 111

Kelurahan Coppo

Kecamatan Barru

Kabupaten Barru

Telp: 0421-21771
Fax: 0421-21771

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

fb  ig  wa

Tautan Aplikasi

Pengadilan Agama Barru@2018
G-6S47P2QP0X }); })(jQuery); //responsiveoice