Selamat Datang di Website PENGADILAN AGAMA BARRU   logo pa barru  Peringati 25 Tahun UU Peradilan Agama, PA Barru mempermantap penilaian untuk mengikuti perlombaan yang dilakukan oleh Badilag  logo pa barru  PA Barru akan segera me-launching Perpustakaan Online, Pendaftaran Online dan Arsip Perkara Digita, yang merupakan terobosan baru oleh PA Barru logo pa barru   

Telah Terbit, Surat Edaran untuk Pembayaran Gaji dan Tunjangan Hakim

E-mail Print PDF

Telah Terbit, Surat Edaran untuk Pembayaran Gaji dan Tunjangan Hakim


Jakarta l Badilag.net

Ada satu kabar gembira lagi buat para hakim pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding di seluruh Indonesia. Jumat (30/11/2012), Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan menerbitkan sepucuk surat edaran untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2012.

Surat Edaran Nomor SE-38/PB/2012 yang diteken Dirjen Perbendaharaan Agus Suprijanto itu mengatur tentang besaran gaji pokok hakim, tunjangan hakim, dan tunjangan kemahalan  yang berada di bawah Mahkamah Agung berdasarkan PP 94/2012.

Terbitnya edaran ini dimaksudkan untuk memberikan keseragaman pemahaman kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dalam pelaksanaan pembayaran atas penyesuaian besaran gaji pokok hakim, tunjangan hakim dan tunjangan kemahalan.

Ditegaskan dalam surat edaran ini, pembayaran gaji pokok hakim, tunjangan hakim dan tunjangan kemahalan terhitung mulai tanggal 1 November 2012. “Besarannya disesuaikan dengan lampiran Peraturan Pemerintah dimaksud,” ungkap Dirjen Perbendaharaan.

Dirjen Perbendaharaan menambahkan, pembayaran kekurangan gaji pokok hakim, tunjangan hakim dan tunjangan kemahalan sebagai akibat penyesuaian besaran tersebut dibuat dalam daftar tersendiri dan dapat dibayarkan setelah Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) gaji induk dengan besaran gaji pokok hakim, tunjangan hakim dan tunjangan kemahalan baru diterbitkan.

“Bagi satker yang telah menggunakan aplikasi gaji PNS Pusat (GPP), pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) gaji dan tunjangan/kekurangan gaji dan tunjangan kepada KPPN disertai dengan Arsip Data Komputer (ADK) aplikasi GPP,” tulis Dirjen Perbendaharaan.

Ditambahkan Dirjen Perbendaharaan, tata cara pengajuan SPM dan penerbitan SP2D dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur tentang mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara.

Dengan diterbitkannya surat edaran ini, maka surat edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-12/PB/2008 dinyatakan tidak berlaku. Surat Edaran tertanggal 25 Februari 2008 itu mengatur tentang gaji pokok hakim.

Kepala KPPN diharapkan agar memberitahukan maksud surat edaran ini kepada satker terkait di wilayah kerjanya. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan surat edaran ini.

(timitpabarru)