Pemikiran Islam Tentang Hubungan Agama dan Negara

Ditulis oleh Mulhaeri on . Posted in Karya Tulis Populer

PEMIKIRAN ISLAM TENTANG HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA
Oleh : Dr. Slamet M., M.HI*

 

Manusia adalah makhluk sosial, tidak dapat hidup sendirian, karena ada sekian banyak kebutuhan yang tidak dapat dipenuhinya sendiri, tanpa ada kerja sama atau tanpa bantuan orang lain.[1] Untuk memperoleh kebutuhan itu harus dengan usaha sungguh-sungguh dengan berpedoman kepada norma-norma agama.

Hidup manusia bagaikan lalu lintas, masing-masing ingin berjalan dengan selama sekaligus cepat sampai ke tujuan. Namun, karena kepentingan mereka berlain-lainan, maka apabila tidak ada peraturan lalu lintas kehidupan, pasti akan terjadi benturan dan tabrakan. Oleh karena itu dalam hidup manusia membutuh-kan peraturan demi lancarnya lalu lintas yang akan memberinya petunjuk, seperti kapan harus berhenti, kapan harus bersiap-siap dan kapan harus berjalan.[2] Agar tidak terjadi benturan dan tabrakan manusia hendaknya selalu menempatkan Kitābullah dan Sunnah Rasul-Nya sebagai referensi utama dalam setiap langkah kehidupannya.

Al-Mawdūdi seorang pemikir besar kontemporer menyatakan bahwa Islam adalah suatu agama paripurna yang memuat prinsip-prinsip yang lengkap tentang semua segi kehidupan meliputi moral, etika serta petunjuk di bidang politik, sosial dan ekonomi.[3] Islam dipahami bukan hanya sebagai suatu ke-yakinan, tetapi suatu sistem yang lengkap yang mencakup seperangkat jawaban terhadap persoalan yang dialami oleh umat manusia.[4]

Berbeda dengan pandangan Haikal sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad Azhar dalam bukunya yang berjudul “Filsafat Politik” bahwa di dalam Alquran dan Sunnah tidak terdapat prinsip-prinsip dasar kehidupan yang langsung berhubungan dengen ketatanegaraan. Namun demikian kata Haikal sungguhpun tidak ditemukan sistem pemerintahan dalam Islam, tetapi Islam telah menetapkan prinsip-prinsip dasar peradaban manusia.

Dari kedua pendapat tersebut, nampaknya terjadi kontradiktif antara keduanya, pendapat yang satu menilai agama sebagai sumber segala-galanya, baik yang terkait dengan masalah akidah maupun yang terkait dengan masalah muamalah yang meliputi bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan lain-lainnya. Sementara yang lain memandang bahwa di dalam Alquran dan Sunnah tidak terdapat prinsip-prinsip dasar yang langsung berhubungan dengan ketata-negaraan secara terperinci.

Pemikiran Islam tentang hubungan agama dan negara, juga terjadi di negara-negara yang berpenduduk muslim lainnya. Termasuk di Indonesia yang sampai saat ini masih saja tetap menjadi aktual dalam wacana pemikiran Islam. Oleh karena itu, dapat dirumuskan bahwa pemikiran tentang hubungan agama dan negara adalah masalah yang sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut secara cermat secara mendalam.

Membahas masalah Islam dan ketatanegeraan ada 3 (tiga) aliran yang menjadi suber rujukan yaitu ;

-   Aliran pertama berpendapat bahwa Islam bukanlah semata-mata agama yang menyangkut hubungan antara manusia dengan Tuhan, tetapi Islam adalah yang lengkap dengan segala aspek kehidupan manusia termasuk kebudayaan bernegara. Adapun tokoh utama aliran ini adalah Hasan al-Bannā, Sayyid Qutub dan Abū A’la al-Mawdūdi.

-   Aliran kedua berpendapat bahwa Islam adalah yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Alasannya, bahwa Nabi Muhammad saw adalah seorang Rasul biasa seperti Rasul-Rasul sebelumnya yang bertugas tunggal mengajak manusia kembali ke jalan yang mulia dan menjunjung tinggi budi pekerti luhur. Dalam hal ini, Nabi saw tidak pernah dimaksudkan mendiri-kan dan mengepalai suatu negara. Adapun tokoh utama aliran ini adalah Ali Abd. Al-Rāziq dan Taha Husein).

-   Aliran ketiga menolak pendapat yang menyatakan bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap, menolak pula bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika dalam kehidupan bernegara. Adapun tokoh utama aliran ini adalah Muhammad Husein Haikal.

Dari ketiga aliran tersebut, Nurcholish Madjid memberi komentar bahwa kalau ada di antara umat Islam yang merasa wajib membentuk negara dan pemerintahan, maka kewajiban itu belumlah atas dasar perintah nash yang tegas, akan tetapi semata-mata atas dasar ijtihad dan pemikiran rasional ber-dasarkan QS. al-Nisa (4): 59, yakni ;

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ...

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, ta`atilah Allah dan ta`atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu…[5]

Lebih lanjut, Nurcholish Madjid menyatakan bahwa keharusan mem-bentuk “Negara Islam” sebenarnya tidak dikenal dalam sejarah. Buktinya, Nabi Muhammad saw pada waktu wafatnya baru dimakamkan tiga hari, kemudian akibat keributan umat tentang soal suksesi. Pola suksesi saat itu tidak jelas, sehingga terjadilah permasalahan yang sulit dilaksanakan. Oleh karena itu, masalah kenegaraan bukanlah suatu kewajiban, bahkan tidak menjadi intergral dari Islam.

Konsep negara Islam adalah suatu distorsi hubungan proporsional antara negara dan agama. Negara merupakan aspek kehidupan duniawi yang dimensi-nya rasional dan kolektif, sedang agama merupakan segi lain yang dimensinya spritual dan individual.[6] Dari sinilah Nurchloish Madjid menolak Islam dipandang sebagai ideologi, karena akan merendahkan dan mendiskreditkan agama sebagai sesuatu yang setara dengan ideologi di dunia.

Berbeda halnya dengan Harun Nasution, yang menyatakan bahwa ada dua argumentasi yang mewajibkan membentuk khilāfah atau pemerintahan.

Pertama:    Ijmā’ para sahabat sepeninggal Nabi saw dan ijmā’ sahabat itu kemudian diikuti dengan kesepakatan umat Islam.

Kedua :     Peraturan hukum haruslah berlaku dalam masyarakat, dan untuk itu diperlukan adanya pemerintahan.[7]

Sedangkan golongan yang berpendapat tidak wajib membentuk khilāfah menurut Harun Nasution didasarkan pada anggapan bahwa yang terpenting adalah berlakunya keadilan dalam masyarakat. Apabila semua itu berjalan dengan baik, maka pemerintah dengan sendirinya tidak diperlukan.

Pada sisi lain, Harun Nasution juga menyatakan bahwa tidak ada satupun dalil yang menjelaskan tentang keharusan mendirikan negara Islam, bahkan soal negara saja, tiadak ayat atau hadis yang tegas menyebutkan pembentukan pemerintahan atau negara di dalam Islam.[8] Karena, jika terdapat suatu keharusan adanya sistem pembentukan negara, maka persoalan selanjutnya adalah bagaimana bentuk dan susunan negaa itu, bagaimana pula sisten dan mekanisme pemerintahannya, serta bagaimana kedudukan warga negara yang bukan Muslim dan sebagainya.

Namun demikian, kata Nurcholis Madjid meski tidak ada kewajiban membentuk negara Islam, sebagai masyarakat yang bernegara hendaknya dapat membentuk masyarakat yang Islami, yang mampu mengikuti perkembangan zaman, bukan sebaliknya sebagaimana kondisi sosial yang mengikuti perkembangan modern yang merupakan suatu hal atau refleksi dari “trend” modernitas, sebagaimana yang dikatakan oleh kelompok Neo-Tradisionalisme.[9]

Abdurrahman Wahid mengemukakan bahwa dalam Islam, sama sekali tidak memiliki bentuk negara, yang penting bagi Islam adalah suatu etik kemasyarakatan.[10]

Doktrin yang orisinil dalam hal kenegaraan sepakat jika dikatakan bahwa Islam hanyalah membahas dalam bentuk-bentuk dasar dan pokok-pokoknya, tanpa adanya rincian lebih lanjut tentang cara pelaksanannya, karena dinamika masyarakat selalu mengalamai perubahan dari zaman ke zaman.

Hak asasi manusia adalah suatu hal melekat pada diri manusia sebagai hak dasar yang diberikan oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukannya. Menghargai hal asasi tersebut adalah suatu kewajiban bagi yang lain untuk mendapatkan perlindungan, sehingga memungkinkan terpenuhi hak-hak tersebut.

Di dalam Encyclopedia Internasional dikatakan bahwa hak-hak asasi manusia baik laki-laki maupun perempuan yang diakui di dunia, tanpa mem-bedakan ras, seks, bahasa atau agama.[11] Karena signifikannya perlindungan hak-hak asasi manusia, maka pada tanggal 10 Desember 1948 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengumumkan 30 pasal yang dikenal dengan nama Universal Declaration of Human Rights.[12]Maksud pengumuman tersebut, yaitu agar setiap orang di negara manapun ia berada wajib dilindungi hak-haknya sebab hak asasi adalah hak dasar kemanusiaan sebagai makhluk Tuhan yang mulia.

Sejak saat itulah, konsep hak asasi manusia diperluas tidak hanya mengenai hak-hak sipil tradisional, tetapi juga hak-hak ekonomi dan sosial. Secara umum bentuk-bentuk  asasi dimaksud adalah hak untuk hidup, hak tentang kebebasan, persamaan, keamanan seseorang dan lain-lain.

Para intelektual Muslim setuju tentang konsep hak asasi manusia yang sejalan dengan Islam. formulasi hak asasi manusia menurut Islam didefinisikan dalam Cairo Declaration Human Rights in Islam yang di dideklarasikan di Kairi pada tanggal 15 Agustus 1990. deklarasi ini terdiri dari 25 pasal yang meliputi hak-hak individual, sosial, ekonomi dan politik.

Berbeda dengan para intelektual Muslim yang lain yang memandang istilah hak asasi manusia sebagai respons terhadap deklarasi universal hak-hak asasi manusia. Dalam hal ini, Ali Yafie mendukung hak asasi manusia atas dasar konsep maslahah (kepentingan umum) yang diperkenalkan oleh para fuqahā’ klasik.[13] Kaitannya dengan itu, dalam teori Ushul Fiqhi ada kaidah yang menyatakan bahwa ; “tujuan umum syariah Islam adalah mewujudkan kepentingan umum melalui perlindungan dan jaminan kebutuhan dasar (al-daruriyah) serta penemukan kepentingan (al-hajiyyat).”[14]

Kebutuhan dasar manusia meliputi jiwa (al-nafs), akal (al-aql), keturunan (al-nasab), harta benda (al-māl) dan agama (al-dīn). Jadi, ajaran Islam di sini melindungi kebutuhan dasar manusia dan melarang pelanggaran apapun terhadap kebutuhan dasar manusia tersebut.

Selanjutnya, mengenai perlindungan hidup adalah misalnya meng-implikasikan hak untuk hidup dan hak untuk tidak dianiaya. Manusia sebagai salah satu makhluk hidup dan mulia menurut Islam, bahkan melebihi kemuliaan daripada makhluk-makhluk lainnya. Itulah sebabnya, ditemukan dalam beberapa ayat Alquran yang menyatakan bahwa Islam melarang keras pembunuhan,[15] baik terhadap orang lain tanpa hak maupun terhadap diri sendiri. Demikian penting-nya menyelematkan nyawa, sehingga dalam Alquran diberikan illustrasi yang tinggi bahwa “Barang siapa yang menyelematkan jiawa seseorang, maka seolah-olah ia menyelamatkan manusia seluruhnya”.[16]

Dengan demikian, pemerintah bersama dengan orang-orang yang mampu, wajibn menyediakan dan membantu masyarakat untuk mempertahankan hidup mereka dalam menghadapi krisis ekonomi yang berkepanjangan. Menghargai hak hidup berarti  menjalankan salah satu syariat Islam yang fundamental dan Tuhan menyediakan pahala yang melakukannya.

Perlindungan akal mengimplikasikan hak untuk mendapatkan pendidikan dan hak kebebasan berpikir serta hak berpendapat. Manusia diberi akal oleh Tuhan untuk dapat memilih mana yang dipandang baik dan mana pula yang dianggap buruk untuk kesejahteraan bagi meraka.

Ajaran Islam sebagai salah satu norma meletakkan prinsip-prinsip dasar yang bersumber dari Tuhan dan prinsip-prinsip tersebut tidak ada yang ber-tentangan dengan hak asasi manusia. Hal tersebut terjadi karena Tuhan yang menciptakan manusia dan Dia juga memberikan fasilitas sesuai dengan ke-butuhannya. Dengan demikian, esensi berpendapat dalam Islam bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia, atau dengan kata lain mengembangkan potensi yang ada pada diri setiap orang. Hal ini berarti manusia berpartisipasi terhadap sesuatu yang dipandang terbaik baginya.

Begitu pentingnya kebebasan berpendapat dalam Islam, sehingga penguasa diwajibkan untuk melakukan musyawarah,[17] agar setiap orang dapat memberi manfaat atas potensi yang mereka miliki untuk kepentingan dirinya sendiri dan kepentingan orang lain.

Mengenai perlindungan harta, mengimplikasikan hak untuk memiliki. Salah satu hak asasi dalam Syariat Islam adalah hak memiliki, meskipun secara hakiki bahwa segala sesuatu itu milik Tuhan. Namun dalam Syariat Islam, Tuhan memberi hak kekuasaan pemilikan kepada manusia untuk memiliki sesuatu sebagai haknya dan dapat saja berbeda antara seorang dengan orang lain sesuai dengan kemampuan dan rezekinya.[18] Berdasarkan hal ini, maka Shabhy Abdu Said menambahkan bahwa di samping ayat-ayat menerangkan tentang hak-hak pemilikan, juga diterangkan dalam hadis, seperti tidak dihalalkannya harta seorang Muslim diambil oleh seorang Muslim lainnya, kecuali dengan cara yang baik dari pemilik harta.[19]

Dapatlah dipahami bahwa pemilikan dalam Islam adalah pemilikan yang seimbang antara pemilikan perorangan, kelompok dan masyarakat. Hal tersebut dimaksudkan agar terjadi keseimbangan kepemilikan dalam suatu negara, sehingga dapat menciptakan keseimbangan sosial ekonomi untuk mencegah kecemburuan sosial dalam suatu masyarakat atau negara.

Yang terakhir adalah perlindungan agama yang mengimplikasikan hak kebebasan beragama. Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah keperayaan, sedangkan agama mengandung kepercayaan di dalamnya, sehingga agama merupakan tempat perlindungan terbaik bagi yang mempercayainya. Dalam hal ini, Tuhan memberi peluang kepada manusia untuk memilih suatu agama, dan karena itulah tidak boleh seseorang dipaksa untuk mempercayai suatu agama.[20]

Pada sisi lain, meskipun Islam melarang keras adanya unsur paksaan, namun Islam tetap membentengi diri dengan memberi peluang orang yang masuk Islam untuk mempermainkan Islam itu sendiri.

Dari uraian-uraian sebelumnya, maka dapat dipahami bahwa pemikiran Islam tentang hubungan agama dan negara saling berkaitan antara satu dengan lainnya, khususnya dalam aspek ketatanegaraan, demokrasi dan hak-hak asasi manusia, dengan rumusan kesimpulan sebagai berikut :

1.  Dalam aspek ketetanegaraan; Islam mewajibkan terbentuknya suatu negara, akan tetapi bentuk dan susunan negara tidak wajib. Yang terpenting adalah mengamalkan nilai-nilai ajaran agama itu sendiri. Hal ini untuk menghindari kontradiksi antara esensi Islam dengan apa yang direalisasikan oleh pemeluknya.

2.  Dalam aspek demokrasi; Islam menekankan pada nilai demokrasi itu sendiri, yakni kebenaran dan keadilan. Dengan demokrasi ini pula, maka aturan permainan politik yang baik dapat terwujud. Karena itu konsep demokrasi seperti ini, sangat sesuai dengan Islam, karena Islam adalah agama yang selalu mengedepankan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

3.    Dalam aspek HAM; Islam telah menetapkan bahwa hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir adalah meliputi hak hidup, hak memiliki, hak kebebasan berpendapat dan hak kemerdekaan beragama. Karena itu, Islam secara esensial menekankan pentingnya hak asasi manusia untuk ditegakkan dalam suatu negara.

 

*Ketua Pengadilan Agama Barru



[1]M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an; Fungsi dan Peran Wahyu (Bandung: Mizan, 1992), h. 211

[2]Ibid.

[3]The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World (New York : Oxford University Press, 1995), h. 79

[4]Muhammad Azhar, Filsafat Politik Perbadingan antara Islam dan Barat (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), h. 135

[5]Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Surabaya: Mahkota, 1989), h. 128

[6]Nurcholish Madjid, “Cita-cita Politik Kita” dalam Boco Corillo dan Dasrizal (penyunting), Aspirasi Umat islam Indonesia (Lakarta: Leppenas, 1983), h. 4

[7]Harun Nasution, Islam dan Sistem Pemerintahan, dalam Yusril Ihsa Mahendra “makalah”, 1981, h. 1

[8]Harun Nasution, Penjelasan tentang Beberapa Masalah Pemerintahan dan Kehidupan Bernegara, “makalah”, 1981. h. 2.

[9]Ahmad Syafii Maarif, Membumikan Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), h. 94

[10]Abdurrahman Wahid, Pergulatan Negara, Agama dan Kebudayaan (Depok: Desantara, 2001), h. 80.

[11]Encyiclopedia International, vol 9 (t.t.: Lexicon Publication, 1976), h. 36

[12]Ken Greenawalt, Civil Right and Liberties dalam “The Encyiclopedia Americana” vol 7. h. 768

[13]Ali Yafie “Hak Individu dan Masyarakat” dalam  Khasanah Pesantren, Vol. 4 No. 1, 1987, h. 16

[14]Disadur dari Abd. Wahhab Khallāf , Ilmu Ushul al-Fiqh (Edisi XII;Kuwait: Dār al-Qalam, 1978), h. 199.

[15]Lihat misalnya QS. Ali Imran (3): 33 dan QS. al-Nisā (4): 29

[16]Lihat QS. al-Māidah (5): 32

[17]Lihat QS. Ali Imran (3): 159

[18]Lihat QS. al-Nisā (4): 32

[19]Lihat Shabhi Abdu Said, al-Sulthatu wa al-Hurriyyah fi al-Nidhām al-Islāmiy (t.t.: Dār al-Fikr, t.th), h. 157

[20]Lihat QS. al-Baqarah (2): 256 dan QS. Yunus (10): 256