Tugas Pokok & Fungsi

Ditulis oleh Mustajab. SH.i on . Posted in Profil Instansi

Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama

Pengadilan Merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berfungsi dan berwewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di Tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat dan Hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam serta Waqaf, Zakat, Infaq dan Shadaqah serta Ekonomi Syari’ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

Untuk melaksanakan tugas - tugas pokok tersebut Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

  1. Fungsi Mengadili (judicial power), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah hukum masing-masing ; (vide Pasal 49 Undang - Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006) ;
  2. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera / Sekretaris, dan seluruh jajarannya (vide : Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006) ; Serta terhadap pelaksanaan administrasi umum. (vide : Undang - Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).
  3. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) ;
  4. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. Dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum) ;
  5. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;
  6. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta llain sebagainya,  seperti  diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/004/SK/II/1991 ;

 

Tugas pokok dan fungsi Pegadilan Agama Barru dapat dirinci sebagaimana struktur organisasi sebagai berikut:

Ketua

A.   Ketua, bertugas:

  1. Memimpin jalannya sidang-sidang pengadilan dan mengawasi pelaksanaan tugas yang ada di wilayah hukumnya.
  2. Menjadi contoh teladan dalam prilaku sebagai pejabat peradilan yang berakhlakul karimah.
  3. Membuat kebijakan umum di bidang:Memberikan arahan dalam pelaksanaan kebijakan umum.Melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan pengelolaan anggaran dan barang milik negara.
    1. Kepaniteraan.
    2. Kesekretariatan.
  4. Melakukan pembagian tugas pejabat-pejabat di bawahnya dan mendelegasikan sebagian wewenangnya.
  5. Menilai prestasi kerja bawahanya.
  6. Melakukan koordinasi dengan Wakil Ketua, Panitera/Sekretaris, dan instansi eksternal.
  7. Menyampaikan usul/saran dan laporan secara hierarkis.
  8. Merencanakan dan melaksanakan rapat-rapat koordinasi secara berkala.
  9. Menyelenggarakan pembinaan mental dan disiplin pegawai.
  10. Menunjuk salah seorang hakim sebagai pejabat yang melaksanakan tugas kehumasan.

Wakil Ketua

 B. Wakil Ketua, bertugas:

  1. Melaksanakan kebijakan umum yang dibuat oleh Pimpinan Pengadilan.
  2. Menjadi contoh teladan dalam perilaku sebagai pejabat peradilan yang berakhlakul karmah.
  3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas pengadilan.
  4. Memimpin jalannya sidang-sidang pengadilan dan melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan.
  5. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi peradilan sesuai pola bindalmin, sekaligus sebagai koordinator tindak lanjut hasil pengawasan.
  6. Melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan pengelolaan anggaran dan barang milik negara.
  7. Memimpin rapat-rapat Baperjakat.
  8. Menyampaikan usul/saran dan laporan kepada Ketua Pengadilan.
  9. Mewakili Ketua Pengadilan dalam hal Ketua berhalangan.
  10. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Ketua dan Panitera/Sekretaris Pengadilan.

Hakim

C. Hakim, bertugas:

  1. Melaksanakan kebijakan umum yang dibuat oleh Pimpinan Pengadilan.
  2. Menyampaikan usul/saran dan laporan kepada Pimpinan Pengadilan.
  3. Menjadi contoh teladan dalam perilaku sebagai pejabat peradilan yang berakhlakul karmah.
  4. Melaksanakan tugas-tugas hakim dalam hal menerima, memeriksa, dan mengadili perkara.
  5. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi peradilan sesuai pola bindalmin.
  6. Melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan pengelolaan anggaran dan barang milik negara.
  7. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pimpinan Pengadilan.

Panitera/Sekretaris

D. Panitera / Sekretaris, bertugas:

  1. Melaksanakan tugas-tugas kepaniteraan/kesekretariatan.
  2. Melaksanakan kebijakan umum yang dibuat oleh Pimpinan Pengadilan.
  3. Menyusun program kerja tahunan.
  4. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan anggaran dan barang milik negara.
  5. Menilai prestasi kerja bawahan.
  6. Melaksanakan rapat-rapat Beperjakat.
  7. Menyampaikan usul/saran dan laporan kepada Pimpinan Pengadilan.
  8. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pimpinan pengadilan dan pejabat yang ada di bawahnya.

Wakil Panitera

E. Wakil Panitera, bertugas:

  1. Melaksanakan tugas-tugas kepaniteraan.
  2. Melaksanakan kebijakan umum yang dibuat oleh Pimpinan Pengadilan.
  3. Menilai prestasi kerja bawahan.
  4. Menyampaikan usul/saran dan laporan kepada Pimpinan Pengadilan.
  5. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pimpinan pengadilan dan pejabat yang ada di bawahnya.
  6. Membantu Panitera untuk secara langsung membina, meneliti, dan mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara.
  7. Melaksanakan tugas-tugas Panitera apabila Panitera berhalangan.

Wakil Sekretaris

F. Wakil Sekretaris, bertugas:

  1. Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan.
  2. Melaksanakan kebijakan umum yang dibuat oleh Pimpinan Pengadilan.
  3. Menilai prestasi kerja bawahan.
  4. Menyampaikan usul/saran dan laporan kepada Pimpinan Pengadilan.
  5. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pimpinan pengadilan dan pejabat yang ada di bawahnya.
  6. Membantu Sekretaris untuk secara langsung membina, meneliti, dan mengawasi pelaksanaan tugas administrasi umum.
  7. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan anggaran dan barang milik negara.
  8. Melaksanakan tugas-tugas Sekretaris apabila Sekretaris berhalangan

Panitera Muda Gugatan

G. Panitera Muda Gugatan

Panitera Muda Gugatan bertugas merencanakan dan melaksanakan urusan kepaniteraan gugatan, melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan gugatan serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Barru dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Panitera Muda Permohonan

H. Panitera Muda Permohonan

Panitera Muda Permohonan bertugas merencanakan dan melaksanakan urusan kepaniteraan permohonan, melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan permohonan serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Barru dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Panitera Muda Hukum

I. Panitera Muda Hukum

Panitera Muda Hukum bertugas merencanakan dan melaksanakan urusan kepaniteraan hukum, mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyimpan arsip berkas perkara yang masih berlaku, melakukan administrasi pembinaan hukum agama, serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Barru dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Urusan Kepegawaian

J. Kepala Urusan Kepegawaian

Kepala Urusan Kepegawaian bertugas merencanakan dan melaksanakan pengurusan kepegawaian di lingkungan Pengadilan Agama Barru, serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Barru dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Urusan Keuangan

L. Kepala Urusan Keuangan

Kepala Urusan Keuangan bertugas merencanakan dan melaksanakan pengurusan keuangan kecuali mengenai pengelolaan biaya perkara di lingkungan Pengadilan Agama Barru, serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Barru dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Urusan Umum

M. Kepala Urusan Umum

Kepala Urusan Umum Pengadilan Agama Barru merencanakan dan melaksanakan urusan surat menyurat, perlengkapan rumah tangga dan perpustakaan di lingkungan Pengadilan Agama Barru, serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Barru dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Panitera Pengganti

N. Panitera Pengganti

Panitera Pengganti bertugas melaksanakan tugas-tugas kepaniteraan dalam hal mendampingi hakim dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh pencari keadilan.

Jurusita / Jurusita Pengganti

O. Jurusita / Jurusita Pengganti

Jurusita/Jurusita Pengganti bertugas melaksanakan tugas-tugas kejurusitaan dalam hal melakukan pemanggilan, pengumuman-pengumuman, teguran, dan melaksanakan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Agama Barru.