Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)

Ditulis oleh Mustajab. SH.i on . Posted in Transparansi Kepegawaian

Mengenai LHKPN

SEJARAH SINGKAT LHKPN

  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi; dan
  3. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Sebelum dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penanganan pelaporan kewajiban LHKPN dilaksanakan oleh Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). Namun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, maka KPKPN dibubarkan dan menjadi bagian dari bidang pencegahan KPK.


KEWAJIBAN PENYELENGGARA NEGARA TERKAIT LHKPN
Berdasarkan ketentuan di atas, maka Penyelenggara Negara berkewajiban untuk:

  1. Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat;
  2. Melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pension.
  3. Mengumumkan harta kekayaannya.

RUANG LINGKUP PENYELENGGARA NEGARA
Adapun Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

  1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
  2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
  3. Menteri;
  4. Gubernur;
  5. Hakim;
  6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi:
  8. Direksi, Komisaris dan pejabat structural lainnya sesuai pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
  9. Pimpinan Bank Indonesia;
  10. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
  11. Pejabat Eselon I dann pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  12. Jaksa;
  13. Penyidik;
  14. Panitera Pengadilan; dan
  15. Pemimpin dan Bendaharawa Proyek (usul: sebaiknya dihapuskan)

JABATAN LAINNYA YANG JUGA DIWAJIBKAN UNTUK MENYAMPAIKAN LHKPN
Dalam rangka untuk menjaga semangat pemberantasan korupsi, maka Presiden menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan intruksi tersebut, maka Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) menerbitkan Surat Edaran Nomor: SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara NegaraTentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) (link);, yang juga mewajibkan jabatan-jabatan di bawah ini untuk menyampaikan LHKPN


KELALAIAN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN LHKPN

Pejabat Eselon II dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan instansi pemerintah dan atau lembaga negara;

  1. Semua Kepala Kantor di lingkungan Departemen Keuangan;
  2. Pemeriksa Bea dan Cukai;
  3. Pemeriksa Pajak;
  4. Auditor;
  5. Pejabat yang mengeluarkan perijinan;
  6. Pejabat/Kepala Unit Pelayanan Masyarakat; dan
  7. Pejabat pembuat regulasi

Masih untuk mendukung pemberantasan korupsi, MenPAN kemudian menerbitkan kembali Surat Edaran Nomor: SE/05/M.PAN/04/2005 (link) dengan perihal yang sama. Berdasarkan SE ini, masing-masing Pimpinan Instansi diminta untuk mengeluarkan Surat Keputusan tentang penetapan jabatan-jabatan yang rawan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di lingkungan masing-masing instansi yang diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN kepada KPK.\

Selain itu, dalam rangka untuk menjalankan perintah undang-undang serta untuk menguji integritas dan tranparansi, maka Kandidat atau Calon Penyelenggara tertentu juga diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN kepada KPK, yaitu antara lain Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden serta Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah.

Bagi Penyelenggara Negara yang tidak memenuhi kewajiban LHKPN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, maka berdasarkan Pasal 20 undang-undang yang sama akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Panduan dan Form LHKPN

Form LHKPN model A dan model B

  • Formulir LHKPN Model KPK-A, diisi oleh Penyelenggara Negara yang untuk pertama kali melaporkan kekayaannya. Unduh Formulir : File PDF - File Excel - File Open Office
  • Formulir LHKPN Model KPK-B, diisi oleh Penyelenggara Negara yang telah menduduki jabatannya selama 2 ( dua ) tahun; Penyelenggara Negara yang mengalami mutasi dan atau promosi jabatan; Penyelenggara Negara yang mengakhiri jabatan dan atau pensiun; Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK dalam rangka pemeriksaan LHKPN. Unduh Formulir : File PDF - File Excel - File Open Office
  • Dokumen pendukung yang harus dilampirkan (LHKPN KPK). Unduh Dokumen Lampiran : File PDF

Panduan Pengisian:

  1. Panduan Pengisian formulir LHKPN Model KPK-A
  2. Panduan Pengisian formulir LHKPN Model KPK-B

DATA LHKPN

Pimpinan Pengadilan Agama Barru

NO NAMA PEJABAT NO. NHK DOWNLOAD
1 Drs. H. Gunawan, M.H (Ketua)
53925 Lampiran
2 Dra. Hj. Martina Budiana Mulya (Wakil Ketua) 54602 Lampiran

Pejabat Hakim

NO NAMA PEJABAT NO. NHK DOWNLOAD
1 Dra. Hj. Hasniati D (Hakim) 61838 Lampiran
2 Dra. Sitti Musyayyadah (Hakim) 132716 Lampiran
3 Rusni, S.H (Hakim)  - Lampiran
4 Ali Rasyidi Muhammad, Lc (Hakim)  110315 Lampiran
5 Uten Tahir, S.HI, M.H (Hakim)  109872 Lampiran
6 Ugan Gandaika, S.H, M.H (Hakim)  - Lampiran

Pejabat Fungsional (Struktur Baru)

NO NAMA PEJABAT NO. NHK DOWNLOAD
1 Dra. Hj. Kartini Hakim (Panitera)
 58297 Lampiran
2 Hj. Salmah, S.H (Panitera Muda Hukum)  59157 Lampiran
3 Dra. Hj. Nurliah (Panitera Muda Permohonan)  67341 Lampiran
4 Dra. Sitti Hajerah (Panitera Muda Gugatan)  64476 Lampiran

Pejabat Struktural (Struktur Baru)

NO NAMA PEJABAT NO. NHK DOWNLOAD
1 Nawirah, SE (Sekretaris) - Lampiran
2 Badaruddin, S.HI (Kasubbag Perencanaan, IT dan Pelaporan)  53917 Lampiran
3 Masykur D, S.Ag (Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana)  54261 Lampiran
4 A. Maradona, S.HI (Kasubbag Umum dan Keuangan)  - Lampiran

DATA LHKASN

Pimpinan Pengadilan Agama Barru

NO NAMA PEJABAT DOWNLOAD
1 Drs. H. Gunawan, M.H Lampiran
2 Dra. Hj. Martina Budiana Mulya (Wakil Ketua) Lampiran

Pejabat Hakim

NO NAMA PEJABAT DOWNLOAD
1 Dra. Hj. Hasniati D (Hakim) Lampiran
2 Dra. Sitti Musyayyadah (Hakim) Lampiran
3 Rusni, S.H (Hakim) Lampiran
4 Ali Rasyidi Muhammad, Lc (Hakim) Lampiran
5 Uten Tahir, S.HI, M.H (Hakim) Lampiran
6 Ugan Gandaika, S.H, M.H (Hakim) Lampiran

Pejabat Fungsional

NO NAMA PEJABAT DOWNLOAD
1 Dra. Hj. Kartini Hakim (Panitera / Sekretaris) Lampiran
2 Nasruddin, S.Ag (Wakil Panitera) Lampiran
3 Hj. Salmah, S.H (Panitera Muda Hukum) Lampiran
4 Dra. Hj. Nurliah (Panitera Muda Permohonan) Lampiran
5 Dra. Sitti Hajerah (Panitera Muda Gugatan) Lampiran

Pejabat Struktural

NO NAMA PEJABAT DOWNLOAD
1 Nawirah, SE (Sekretaris) Lampiran
2 Badaruddin, S.HI (Kasubbag Perencanaan, IT dan Pelaporan) Lampiran
3 Masykur D, S.Ag (Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana) Lampiran
4 A. Maradona, S.HI (Kasubbag Umum dan Keuangan) Lampiran

Panitera Pengganti & Jurusita Pengganti

NO NAMA PEJABAT DOWNLOAD
1 Dra. Sitti Hasnani (Panitera Pengganti) Lampiran
2 Dra. Sitti Suriani (Panitera Pengganti) Lampiran
3 Muhammad Ma'ruf, S.H (Jurusita) Lampiran
4 Ansharuddin, S.HI (Jurusita Pengganti) Lampiran
5 Risman, S.HI (Jurusita Pengganti) Lampiran
6 Nursiah (Jurusita Pengganti) Lampiran
7 Alfiand Apriadi, S.Kom (Jurusita Pengganti) Lampiran

Staf

NO NAMA PEJABAT DOWNLOAD
1 Nur Fajri Thahir, S.H (Staf) Lampiran