Proses Perkara Lainnya

Ditulis oleh Mustajab. SH.i on . Posted in Prosedur Berperkara

PROSEDUR DAN PROSES PENYELESAIAN PERKARA SELAIN PERCERAIAN

Perkara selain perceraian adalah kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah yang diajukan oleh Penggugat atau kuasanya yang sah kepada Pengadilan Agama Barru yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat:

Prosedur

Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon Kasasi :

  1. Mengajukan gugatan secara tertulis yang ditandatangani oleh Penggugat atau kuasanya yang sah ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Barru (Pasal 142 ayat (1)R. Bg);
  2. Penggugat yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan gugatannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Agama Barru, selanjutnya Ketua Pengadilan Agama Barru atau hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Barru mencatat gugatan tersebut (Pasal 144 R. Bg);
  3. Gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama Barru, kemudian diberi nomor dan didaftarkan dalam buku register setelah Penggugat atau kuasanya membayar panjar biaya perkara ke BRI Cabang Barru dengan melampiri slip penyetoran bank yang besarnya telah ditentukan oleh Ketua Pengadilan Agama Barru (Pasal 145 ayat (4)R.Bg.)
  4. Gugatan tersebut memuat :
    a.  Nama, umur, pekerjaan, agama, pendidikan, kewarganegaraan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;
    b.  Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);
    c.  Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita);
  5. Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Barru (Pasal 146 R.Bg);

Penyelesaian Perkara

  1. Penggugat dan Tergugat dipanggil oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Barru untuk menghadiri sidang pemeriksaan:
    1. Penggugat dan Tergugat yang berada di wilayah Pengadilan Agama Barru dipanggil di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, jarak pemanggilan dengan hari sidang sekurang-kurangnya tiga hari kerja (Pasal 146 R. Bg.);
    2. Penggugat atau Tergugat yang berada di luar wilayah Pengadilan Agama Barru dipanggil melalui Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat atau Tergugat, jarak pemanggilan dengan hari sidang sekurang-kurangnya tiga hari kerja (Pasal 146 R. Bg.);
    3. Tergugat yang tidak diketahui keberadaannya dipanggil melalui pemanggilan umum pada Kantor Bupati Barru, jarak pemanggilan dengan hari sidang sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari (Pasal 718 ayat (3) R. Bg.);
    4. Tergugat yang berada di luar negeri dipanggil melalui departemen luar negeri cq. Dirjen protokol dan konsuler departemen luar negeri dengan tembusan disampaikan kepada kedutaan besar Republik Indonesia dan jarak pemanggilan dengan hari sidang sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sejak surat permohonan pemanggilan dikirimkan;
  2. Tahapan pemeriksaan :
    1. Jika Penggugat dan Tergugat hadir, maka tahap persidangan dimulai dengan memeriksa identitas para pihak, selanjutnya para pihak wajib melaksanakan proses mediasi dengan mediator yang disepakati para pihak (Pasal 3 ayat (1) Perma. Nomor 1 Tahun 2008);
    2. Jika Tergugat tidak hadir, maka Tergugat dipanggil sekali lagi (Pasal 150 R.Bg);
    3. Setelah proses mediasi selesai dan mediator melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis, para pihak dipanggil kembali untuk melanjutkan persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak (Pasal 154 R. Bg.);
    4. Selanjutnya tahapan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, jawaban, replik, duplik, gugatan rekonvensi (kalau ada) (Pasal 157 ayat (1) R. Bg., pembuktian dan kesimpulan);
    5. Tahapan sidang berikutnya adalah musyawarah Majelis Hakim dan terakhir membacakan putusan;
  3. Ketentuan putusan berkekuatan hukum tetap (BHT)
    1. Jika kedua belah pihak hadir, maka putusan akan berkekuatan hukum tetap setelah 14 (empat belas) hari putusan dibacakan;
    2. Jika salah satu pihak tidak hadir pada saat pembacaan putusan, maka putusan akan berkekuatan hukum tetap setelah 14 (empat belas) hari putusan tersebut diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir