Pengawasan dan Pendisiplinan

Laporan Pengawasan Internal

Ditulis oleh Mustajab. SH.i on . Posted in Pengawasan dan Pendisiplinan

Tahun 2014

Januari - Maret

April - Juni

Juli - Desember

 

Pengawasan

Ditulis oleh Mustajab. SH.i on . Posted in Pengawasan dan Pendisiplinan

Pengadilan Agama Barru dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dijabarkan  dalam program kerja Pengadilan Agama Barru, yang dalam pelaksanaannya menerapkan  prinsip-prinsip  koordinasi, integrasi, sinkronisasi pada setiap pimpinan satuan kerja.

Pimpinan satuan kerja dalam melaksanakan kewajiban mengawasi bawahannya dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan jika terjadi penyimpangan dengan melaksanakan pengawasan melekat. Untuk koordinasi  dengan unit satuan kerja, dengan melaksanakan /mengadakan rapat berkala setiap bulan dan mengevaluasi  hasil raker setiap unit satuan kerja.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Pengertian

  1. Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu: Pengawasan Melekat dan Rutin/Reguler.
  2. Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan  represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-­undangan yang berlaku;
  3. Pengawasan Rutin/Reguler adalah pengawasan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Barru secara rutin terhadap penyelenggaraan peradilan sesuai dengan kewenangan masing-masing;
  4. Pengawasan Keuangan adalah pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dana/bantuan pihak ketiga yang sedang berjalan (Current Audit), dan atau yang telah direalisasikan beserta neraca (Post Audit) yang meliputi Audit Ketaatan (terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku), Audit Keuangan (dengan menggunakan standar akuntansi yang berlaku), dan Audit Operasional (apakah pengelolaan APBN telah dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif);
  5. Penanganan Pengaduan adalah rangkaian proses penanganan atas pengaduan yang ditujukan terhadap instansi, atau pelayanan publik, atau tingkah laku aparat peradilan dengan cara melakukan monitoring, dan atau observasi, dan atau konfirmasi, dan atau klarifikasi, dan atau investigasi (pemeriksaan) untuk mengungkapkan benar tidaknya hal yang diadukan tersebut;
  6. Manajemen Pengadilan adalah rangkaian kebijakan untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian/ pengawasan dan penilaian serta evaluasi atas kegiatan yang dilakukan;
  7. Administrasi Persidangan adalah seluruh kegiatan yang harus dilakukan untuk pelaksanaan persidangan, meliputi sistem pembagian perkara, penentuan majelis hakim, penentuan hari sidang, pemanggilan, pembuatan berita acara persidangan, dan tertib persidangan;
  8. Administrasi Perkara adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh aparat pengadilan yang diberi tugas untuk mengelola penanganan perkara yang meliputi prosedur penerimaan perkara, keuangan perkara, pemberkasan perkara, penyelesaian perkara, dan pembuatan laporan perkara sesuai dengan pola yang sudah ditetapkan;
  9. Administrasi Umum adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dibidang kepegawaian, keuangan, inventaris, perpustakaan, tertib, persuratan, tertib perkantoran, dan lain-lain;
  10. Kinerja Pelayanan Publik adalah suatu tingkat pencapaian atas pelaksanaan tugas pelayanan publik dibidang hukum dan keadilan yang mendukung terwujudnya visi dan misi lembaga peradilan;
  11. Tindak Lanjut adalah tindakan, atau kebijakan yang diambil sebagai pelaksanaan dan rekomendasi hasil pengawasan.

Maksud, Fungsi dan Tujuan Pengawasan

Maksud Pengawasan

  1. Memperoleh informasi apakah penyelenggaraan tehnis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan.
  3. Mencegah terjadinya penyimpangan, mal-administrasi, dan ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan.
  4. Menilai kinerja.

Tujuan Pengawasan

Pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan Pengadilan Agama Barru untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan, dan kinerja pelayanan publik pada Pengadilan Agama Barru.

Fungsi Pengawasan

  1. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya, dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-­baiknya.
  3. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi: kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat, dan biaya berperkara yang murah.

Bentuk dan Metode Pengawasan

Pengawasan rutin/reguler pada Pengadilan Agama Barru dilaksanakan dalam bentuk pengawasan langsung, yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap para pejabat terkait (penanggung jawap kegiatan) baik dibidang keperkaraan maupun kesekretariatan dengan metode interview dan pemeriksaan dokumen, yang meliputi tindakan sebagai berikut :

  1. Memeriksa program kerja;
  2. Menilai dan megepaluasi hasil kegiatan/pelaksanaan program kerja ;
  3. Memberikan saran-saran untuk perbaikan ;
  4. Melaporkan kepada Pimpinan Pengadilan Agama Barru;
  5. Merekomendasikan kepada Pimpinan Pengadilan Agama Barru atau Pejabat yang berkopenten terhadap temuan-temuan yang memerlukan tindak lanjut ;

Pelaksanaan Pengawasan

Pengawasan Rutin/Reguler dilaksanakan dengan mela­kukan pemeriksaan terhadap objek-objek pemeriksaan yang meliputi:

a.  Manajemen Peradilan:

  • Program kerja
  • Pelaksanaan/pencapaian target.
  • Pengawasan dan pembinaan.
  • Kendala dan hambatan.
  • Faktor-faktor yang mendukung.
  • Evaluasi kegiatan.

b.  Administrasi Perkara:

  • Prosedur penerimaan perkara.
  • Prosedur penerimaan permohonan banding.
  • Prosedur penerimaan permohonan kasasi.
  • Prosedur penerimaan permohonan peninjauan kembali.
  • Keuangan perkara.
  • Pemberkasan perkara dan kearsipan.
  • Pelaporan.

c.  Administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan:

  • Sistem pembagian perkara dan penentuan majelis hakim.
  • Ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara.
  • Minutasi perkara.
  • Pelaksanaan putusan (eksekusi).

d.  Administrasi Umum:

  • Kepegawaian.
  • Keuangan.
  • Inventaris.
  • Perpustakaan, tertib persuratan dan perkantoran.

e.  Kinerja pelayanan publik:

  • Pengelolaan manajemen.
  • Mekanisme pengawasan.
  • Kepemimpinan.
  • Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusla.
  • Pemeliharaan/perawatan inventaris.
  • Tingkat ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kebersihan dan kerapihan.
  • Kecepatan dan ketepatan penanganan perkara.
  • Tingkat pengaduan masyarakat.

Pengawasan rutin/reguler dilakukan dalam bentuk pemeriksaan, yaitu dengan mekanisme pengamatan yang dilakukan dari dekat, dengan cara mengadakan perbandingan antara sesuatu yang telah atau akan dilaksanakan, dengan sesuatu yang seharusnya dilaksanakan menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

Pelaporan, Rekomendasi dan Tindak Lanjut

            Seluruh hasil dan temuan dan pemeriksaan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh para Hakim Pengawas Bidang baik dengan pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kepaniteraan maupun kesektariatan serta evaluasi atas penyelenggaraan managemen peradilan, kinerja lembaga peradilan dan kualitas pelayanan publik, dituangkan dalam bentuk laporan tertulis atau berita acara pemeriksaan dengan susunan dan format yang sistematis, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Pengadilan.

       Terhadap temuan-temuan atau hasil pengawasan yang memerlukan tindak lanjut para Hakim pengawas merekomendasikan kepada Ketua Pengadilan atau para pejabat yang berkopenten untuk segera menindak lanjuti hasil temuan tersebut, sehingga pada tahun-tahun berikutnya dapat disusun program kerja secara cermat dan tepat serta kendala-kendala yang ada dapat segera diantisipasi dan diselesaikan, sehingga tidak muncul lagi pada pelaksanaan tugas tahun anggaran berikutnya.

Tindakan Dugaan Pelanggaran

Ditulis oleh Mustajab. SH.i on . Posted in Pengawasan dan Pendisiplinan

LANGKAH PEMERIKSAAN YANG TELAH DITEMPUH PENGADILAN AGAMA BARRU
ATAS DUGAAN PELANGGARAN

Tahun 2015

BULAN PEGAWAI TERKENA HUKUMAN TMTHUKUMAN KESALAHAN PUBLIKASI HUKUMAN
MEDIA CETAK ELEKTRONIK
Januari NIHIL        
Februari NIHIL        
Maret NIHIL        
April NIHIL        
Mei NIHIL        
Juni NIHIL        
Juli NIHIL        
Agustus NIHIL        
September NIHIL        
Oktober NIHIL        
November NIHIL        
Desember NIHIL        

Tahun 2014

BULAN PEGAWAI TERKENA HUKUMAN TMTHUKUMAN KESALAHAN PUBLIKASI HUKUMAN
MEDIA CETAK ELEKTRONIK
           
           
N I H I L 
           
           

Tahun 2013

BULAN PEGAWAI TERKENA HUKUMAN TMTHUKUMAN KESALAHAN PUBLIKASI HUKUMAN
MEDIA CETAK ELEKTRONIK
           
           
N I H I L 
           
           

Tahun 2012

BULAN PEGAWAI TERKENA HUKUMAN TMTHUKUMAN KESALAHAN PUBLIKASI HUKUMAN
MEDIA CETAK ELEKTRONIK
           
           
N I H I L 
           
           

Tahun 2011

BULAN PEGAWAI TERKENA HUKUMAN TMTHUKUMAN KESALAHAN PUBLIKASI HUKUMAN
MEDIA CETAK ELEKTRONIK
           
           
N I H I L 
           
           

 

Link Terkait :

Initial Hukuman Dispilin Pegawai

Ditulis oleh Mustajab. SH.i on . Posted in Pengawasan dan Pendisiplinan

INISIAL NAMA DAN JABATAN HAKIM / PEGAWAI YANG DI JATUHI HUKUMAN DISIPLIN

Tahun 2015

NO TANGGAL INITIAL
NAMA /
JABATAN
JENIS
PELANGGARAN
HUKUMAN / SANKSI KET
TEGURAN
LISAN
TEGURAN
TERTULIS
HUKUMAN
RINGAN
HUKUMAN
SEDANG
HUKUMAN
BERAT
                   
                   
                   
                   
                   

 

Keterangan hingga Bulan Desember 2015, tidak terdapat Pegawai yang di jatuhi Hukuman Kedisiplinan

Tahun 2014

NO TANGGAL INITIAL
NAMA
JABATAN
JENIS
PELANGGARAN
HUKUMAN / SANKSI KET
TEGURAN
LISAN
TEGURAN
TERTULIS
HUKUMAN
RINGAN
HUKUMAN
SEDANG
HUKUMAN
BERAT
                   
                   
N I H I L
                   
                   

Tahun 2013

NO TANGGAL INITIAL
NAMA
JABATAN
JENIS
PELANGGARAN
HUKUMAN / SANKSI KET
TEGURAN
LISAN
TEGURAN
TERTULIS
HUKUMAN
RINGAN
HUKUMAN
SEDANG
HUKUMAN
BERAT
                   
                   
N I H I L
                   
                   

Tahun 2012

NO TANGGAL INITIAL
NAMA
JABATAN
JENIS
PELANGGARAN
HUKUMAN / SANKSI KET
TEGURAN
LISAN
TEGURAN
TERTULIS
HUKUMAN
RINGAN
HUKUMAN
SEDANG
HUKUMAN
BERAT
                   
                   
N I H I L
                   
                   

Tahun 2011

NO TANGGAL INITIAL
NAMA
JABATAN
JENIS
PELANGGARAN
HUKUMAN / SANKSI KET
TEGURAN
LISAN
TEGURAN
TERTULIS
HUKUMAN
RINGAN
HUKUMAN
SEDANG
HUKUMAN
BERAT
                   
                   
N I H I L
                   
                   

 

HUKUMAN DISIPLIN BERSUMBER DARI BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

www.bawas.mahkamahagung.go.id

2015

  1. Hukuman Disiplin Periode Januari s/d Juni 2015
  2. Hukuman Disiplin Periode Juli s/d Desember 2015

Jumlah Hukuman Disiplin

Ditulis oleh Mustajab. SH.i on . Posted in Pengawasan dan Pendisiplinan

JUMLAH HAKIM / PEGAWAI PENGADILAN AGAMA BARRU
YANG DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN
 

Tahun 2015

BULAN JUMLAH
PEGAWAI
JENIS
PELANGGARAN
HUKUMAN KEDISPLINAN
HUKUMAN
RINGAN
HUKUMAN
SEDANG
HUKUMAN
BERAT
Hakim          
Panitera/Sekretaris          
Wakil Panitera          
Wakil Sekretaris          
Panitera Muda          
Pejabat Struktural          
Pejabat Fungsional          
Panitera Pengganti          
Jurusita/Jurusita Pengganti          

 

Ket. hingga Bulan Desember 2015, tidak terdapat Hakim atau Pegawai yang di jatuhi Hukuman Kedisiplinan

Tahun 2014

BULAN JUMLAH
PEGAWAI
JENIS
PELANGGARAN
HUKUMAN KEDISPLINAN
HUKUMAN
RINGAN
HUKUMAN
SEDANG
HUKUMAN
BERAT
Hakim          
Panitera/Sekretaris          
Wakil Panitera          
Wakil Sekretaris N I H I L     
Panitera Muda
Pejabat Struktural
Pejabat Fungsional          
Panitera Pengganti          
Jurusita/Jurusita Pengganti          

Tahun 2013

BULAN JUMLAH
PEGAWAI
JENIS
PELANGGARAN
HUKUMAN KEDISPLINAN
HUKUMAN
RINGAN
HUKUMAN
SEDANG
HUKUMAN
BERAT
Hakim          
Panitera/Sekretaris          
Wakil Panitera          
Wakil Sekretaris N I H I L     
Panitera Muda
Pejabat Struktural
Pejabat Fungsional          
Panitera Pengganti          
Jurusita/Jurusita Pengganti          

Tahun 2012

BULAN JUMLAH
PEGAWAI
JENIS
PELANGGARAN
HUKUMAN KEDISPLINAN
HUKUMAN
RINGAN
HUKUMAN
SEDANG
HUKUMAN
BERAT
Hakim          
Panitera/Sekretaris          
Wakil Panitera          
Wakil Sekretaris N I H I L     
Panitera Muda
Pejabat Struktural
Pejabat Fungsional          
Panitera Pengganti          
Jurusita/Jurusita Pengganti          

Tahun 2011

BULAN JUMLAH
PEGAWAI
JENIS
PELANGGARAN
HUKUMAN KEDISPLINAN
HUKUMAN
RINGAN
HUKUMAN
SEDANG
HUKUMAN
BERAT
Hakim          
Panitera/Sekretaris          
Wakil Panitera          
Wakil Sekretaris N I H I L     
Panitera Muda
Pejabat Struktural
Pejabat Fungsional          
Panitera Pengganti          
Jurusita/Jurusita Pengganti