Maksud, Fungsi dan Tujuan Pengawasan

Maksud Pengawasan

1. Memperoleh informasi apakah penyelenggaraan tehnis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan.
3. Mencegah terjadinya penyimpangan, mal-administrasi, dan ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan.
4. Menilai kinerja.

Tujuan Pengawasan

Pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan Pengadilan Agama Barru untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan, dan kinerja pelayanan publik pada Pengadilan Agama Barru.

Fungsi Pengawasan

1. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya, dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-­baiknya.
3. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi: kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat, dan biaya berperkara yang murah.

Bentuk dan Metode Pengawasan

Pengawasan rutin/reguler pada Pengadilan Agama Barru dilaksanakan dalam bentuk pengawasan langsung, yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap para pejabat terkait (penanggung jawap kegiatan) baik dibidang keperkaraan maupun kesekretariatan dengan metode interview dan pemeriksaan dokumen, yang meliputi tindakan sebagai berikut :

1. Memeriksa program kerja;
2. Menilai dan megepaluasi hasil kegiatan/pelaksanaan program kerja ;
3. Memberikan saran-saran untuk perbaikan ;
4. Melaporkan kepada Pimpinan Pengadilan Agama Barru;
5. Merekomendasikan kepada Pimpinan Pengadilan Agama Barru atau Pejabat yang berkopenten terhadap temuan-temuan yang memerlukan tindak lanjut ;

Pelaksanaan Pengawasan

Pengawasan Rutin/Reguler dilaksanakan dengan mela­kukan pemeriksaan terhadap objek-objek pemeriksaan yang meliputi:

a.  Manajemen Peradilan:

• Program kerja
• Pelaksanaan/pencapaian target.
• Pengawasan dan pembinaan.
• Kendala dan hambatan.
• Faktor-faktor yang mendukung.
• Evaluasi kegiatan.

b.  Administrasi Perkara:

• Prosedur penerimaan perkara.
• Prosedur penerimaan permohonan banding.
• Prosedur penerimaan permohonan kasasi.
• Prosedur penerimaan permohonan peninjauan kembali.
• Keuangan perkara.
• Pemberkasan perkara dan kearsipan.
• Pelaporan.

c.  Administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan:

• Sistem pembagian perkara dan penentuan majelis hakim.
• Ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara.
• Minutasi perkara.
• Pelaksanaan putusan (eksekusi).

d.  Administrasi Umum:

• Kepegawaian.
• Keuangan.
• Inventaris.
• Perpustakaan, tertib persuratan dan perkantoran.

e.  Kinerja pelayanan publik:

• Pengelolaan manajemen.
• Mekanisme pengawasan.
• Kepemimpinan.
• Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusla.
• Pemeliharaan/perawatan inventaris.
• Tingkat ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kebersihan dan kerapihan.
• Kecepatan dan ketepatan penanganan perkara.
• Tingkat pengaduan masyarakat.

Pengawasan rutin/reguler dilakukan dalam bentuk pemeriksaan, yaitu dengan mekanisme pengamatan yang dilakukan dari dekat, dengan cara mengadakan perbandingan antara sesuatu yang telah atau akan dilaksanakan, dengan sesuatu yang seharusnya dilaksanakan menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

Pelaporan, Rekomendasi dan Tindak Lanjut

            Seluruh hasil dan temuan dan pemeriksaan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh para Hakim Pengawas Bidang baik dengan pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kepaniteraan maupun kesektariatan serta evaluasi atas penyelenggaraan managemen peradilan, kinerja lembaga peradilan dan kualitas pelayanan publik, dituangkan dalam bentuk laporan tertulis atau berita acara pemeriksaan dengan susunan dan format yang sistematis, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Pengadilan.

       Terhadap temuan-temuan atau hasil pengawasan yang memerlukan tindak lanjut para Hakim pengawas merekomendasikan kepada Ketua Pengadilan atau para pejabat yang berkopenten untuk segera menindak lanjuti hasil temuan tersebut, sehingga pada tahun-tahun berikutnya dapat disusun program kerja secara cermat dan tepat serta kendala-kendala yang ada dapat segera diantisipasi dan diselesaikan, sehingga tidak muncul lagi pada pelaksanaan tugas tahun anggaran berikutnya.