Pengaduan

Tata Cara Pengaduan Dugaan Pelanggaran

Ditulis oleh Mustajab. SH.i on . Posted in Pengaduan

Tempat Pengaduan :
Pengadilan Agama Barru
Jl. Sultan Hasanuddin, No. 111, Barru
Tlp./Fax: 0427-322000 / 0427-21771
Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
Atau dapat pula mengisi form pengaduan secara Onlilne Klik di sini
 
Waktu:
Hari Senin s.d. Jum'at
Jam 08.00 s.d 16.30 wib

 

Pedoman Pengaduan

PENGADUAN DUGAAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH HAKIM DAN PEGAWAI

  1. Sumber pengaduan :
    1. Dari masyarakat
      - Para pencari keadilan;
      - Pengacara;
      - Lembaga bantuan hukum;
      - Lembaga swadaya masyarakat;
      - Dewan perwakilan rakyat;
      - Sekretariat kepresidenan dan wakil presiden;
      - Kantor menteri pendayagunaan aparatur negara;
      - Komisi pemberantasan korupsi;
      - Komisi hokum nasional;
      - Komisi ombudsman nasional;
      - Komisi yudisial;
    2. Pengaduan dari internal lembaga pengadilan.Pengaduan ini ditujukan terhadap aparat lembaga peradilan, yang diajukan oleh warga lembaga peradilan sendiri (termasuk keluarganya)
    3. Laporan kedinasan.Laporan kedinasan ini merupakan laporan resmi dari pimpinan lembaga peradilan mengenai aparat pengadilan yang dipimpinnya.
    4. Informasi dari :
      - Instansi lain;
      - Media massa;
      - Isu yang berkembang
  2. Pengaduan ditujukan kepada lembaga peradilan;
  3. Proses penanganan pengaduan
    1. Pencatatan
    2. Penelaahan
    3. Penyaluran
    4. Pembentukan Tim Pemeriksa
    5. Survey pendahuluan
    6. Menyusun rencana pemeriksaan
    7. Pelaksanaan pemeriksaan

Prosedur Pengaduan


No.

Uraian Kegiatan

Uraian Pelayanan

Unit/Pejabat Terkait

Waktu
Penyelesian

Ket.

A

Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat

  1. Petugas Pelayanan menerima pengaduan masyarakat melalui lisan, tulisan, e-mail, telepon, faksimili, sms dll.
  2. Petugas pelayanan pengaduan harus segera merespon pengaduan yang berkaitan dengan penanganan perkara yang memerlukan jawaban segera dengan memberikan jawaban langsung atau mengkorfirmasikannya kepada pejabat terkait pengadilan secepatnya.
  3. Petugas Pelayanan melaporkan tentang pengaduan masyarakat / publik tersebut kepada pejabat terkait atau pejabat yang diberi kewenangan untuk menangani pengaduan dimaksud.
  4. Pejabat terkait atau pejabat yang diberi kewenangan untuk menangani pengaduan tersebut mempelajari dan menelaah hal-hal yang dilaporkan masyarakat/publik tersebut untuk selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti.
  5. Pimpinan menindaklan-juti bila perlu dengan melakukan koordinasi dengan pihak/pejabat terkait yang berhubung-an dengan pengaduan masyarakat/publik tersebut.
  6. Pimpinan memberikan jawaban terhadap pengaduan masyarakat /publik tersebut baik secara langsung, surat, e-mail, faksimili, telepon, sms dll.

Petugas Pelayanan Masyrakat

0 Menit


1 X 24 Jam




30 Menit




30 Menit




30 Menit



30 Menit

 

B.

 

 

 

 

 

 

Publikasi terhadap Laporan Pengaduan Masyarakat.

 

 

 

 

 

  1. Petugas melakukan inventarisasi laporan pengaduan masyarakat /publik dan penanganannya/tindak lanjut terhadap pengaduan tersebut.
  2. Ketua Pengadilan melakukan publikasi terhadap penanganan laporan pengaduan masyarakat/publik melalui website, laporan tahunan, papan pengumuman, tv media atau alat informasi lainnya yang tersedia di kantor pengadilan.
  3. Publikasi pengaduan tersebut dibuat dalam bentuk laporan yang memuat tahap penangan, hasil yang dicapai, jumlah pengaduan yang diterima serta ditembuskan kepada Ketua PTA. Makassar

Petugas Pelayanan Masyrakat

 

15 Menit



15 Menit



15 Menit

Materi Pengaduan

Materi pengaduan meliputi hal-hal sebagai berikut:

  1. Pelanggaran terhadap kode etik dan atau pedoman perilaku hakim
  2. Penyalahgunaan wewenang atau jabatan
  3. Pelanggaran sumpah jabatan
  4. Pelanggaran terhadap peraturan PNS atau peraturan disiplin militer
  5. Perbuatan tercela yaitu berupa perbuatan amoral,asusila atau perbuatan-perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang aparat lembaga peradilan, maupun selaku anggota masyarakat
  6. Pelanggran hukum acara, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian dan ketidakpahaman
  7. Mal administrasi, yaitu terjadinya kesalahan, kekeliruan atau kelalaian yang bersifat administratif
  8. Pelayanan publik yang tidak memuaskan yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan serta masyarakat secara umum

Hak-hak Pengaduan

A. Hak Pelapor

  1. Mendapatkan perlindungan kerahasian identitas
  2. Mendapatkan kesempatan untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun
  3. Mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan pengaduan yang didaftarkan
  4. Mendapatkan perlakukan yang sama dan setara dengan Terlapor dalam pemeriksaan

B. Hak Terlapor

  1. Membuktikan bahwa ia tidak bersalah dengan mengajukan saksi dan alat bukti lain
  2. Meminta berita acara pemeriksaan (BAP) dirinya

C. Hak Institusi Pemeriksa

  1. Merahasiakan kesimpulan dan hasil rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan kepada pihak Terlapor, Pelapor dan pihak-pihak lain selain kepda Pejabat yang berwenang mengambil keputusan
  2. Menentukan jangka waktu yang memadai untuk menangani suatu pengaduan berdasarkan tingkat kesulitan penganganan dalam hal jangka waktu yang ditetapkan dalam pedoman ini terlampaui

Tahap Pemeriksaan

Pelaksanaan pemeriksaan dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut :

a. Memeriksa pengaduan, meliputi :

  • Indentitas pengadu;
  • Relepansi kepentingan pengadu;
  • Penjelasan lengkap tentang hal yang diadukannya;
  • Bukti-bukti yang dimiliki pengadu.

b. Memeriksa pihak-pihak yang terkait.Pihak lain yang dapat diajukan oleh pengadu untuk menguatkan dalil-dalilnya, maupun atas inisiatif tim memeriksa untuk kepentingan melakukan klarifikasi maupun konfirmasi mengenai pengaduan tersebut.

c. Memeriksa pihak yang diadukan, meliputi :

  • Identitas;
  • Riwayat hidup dan riwayat pekerjaan secara singkat;
  • Klarifikasi atas hal yang dilaporkan.

d. Memeriksa pihak lain yang diajukan oleh pihak yang diadukan, yaitu pihak yang dapat menguatkan dalil-dalilnya.

e. Memeriksa surat-surat dan dokumen dengan teliti dan seksama, dibuat foto kopinya dan dilegalisir.

f. Mengkonfrontir antara pengadu dengan pihak yang diadukan, atau pihak lainnya (apabila diperlukan).

g. Melakukan pemeriksaan lapangan (bila diperlukan).

 

Link Terkait :

Download : SK KMA - 216/KMA/SK/XII/2011 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan

Laporan & Statistik Pengaduan

Ditulis oleh Mustajab. SH.i on . Posted in Pengaduan

Tahun 2015

NOJENIS
PENGADUAN
 JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGUS SEPT OKT NOP DES KET
1 Pelanggaran Terhadap Kode Etik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
2 Penyalahgunaan Wewenang/ Jabatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
3 Pelanggaran Sumpah Jabatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
4 Pelanggaran Terhadap Peraturan Disiplin PNS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
5 Pelanggaran Norma Kesusilaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
6 Pelanggaran Hukum Acara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
7 Mal Administrasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
8 Ketidakpuasan Pelayanan Publik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

Tahun 2014

NOJENIS
PENGADUAN
 JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGUS SEPT OKT NOP DES KET
1 Pelanggaran Terhadap Kode Etik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Penyalahgunaan Wewenang/ Jabatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Pelanggaran Sumpah Jabatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Pelanggaran Terhadap Peraturan Disiplin PNS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Pelanggaran Norma Kesusilaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Pelanggaran Hukum Acara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Mal Administrasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ketidakpuasan Pelayanan Publik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Tahun 2013

NOJENIS
PENGADUAN
 JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGUS SEPT OKT NOP DES KET
1 Pelanggaran Terhadap Kode Etik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Penyalahgunaan Wewenang/ Jabatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Pelanggaran Sumpah Jabatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Pelanggaran Terhadap Peraturan Disiplin PNS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Pelanggaran Norma Kesusilaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Pelanggaran Hukum Acara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Mal Administrasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ketidakpuasan Pelayanan Publik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Tahun 2012

NOJENIS
PENGADUAN
 JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGUS SEPT OKT NOP DES KET
1 Pelanggaran Terhadap Kode Etik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Penyalahgunaan Wewenang/ Jabatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Pelanggaran Sumpah Jabatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Pelanggaran Terhadap Peraturan Disiplin PNS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Pelanggaran Norma Kesusilaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Pelanggaran Hukum Acara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Mal Administrasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ketidakpuasan Pelayanan Publik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Tahun 2011

NOJENIS
PENGADUAN
 JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGUS SEPT OKT NOP DES KET
1 Pelanggaran Terhadap Kode Etik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Penyalahgunaan Wewenang/ Jabatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Pelanggaran Sumpah Jabatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Pelanggaran Terhadap Peraturan Disiplin PNS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Pelanggaran Norma Kesusilaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Pelanggaran Hukum Acara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Mal Administrasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ketidakpuasan Pelayanan Publik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

Ditulis oleh Mustajab. SH.i on . Posted in Pengaduan

Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, Pengadilan Agama Barru tidak selalu bisa memenuhi harapan masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Bila hal ini terjadi bisa menimbulkan ketidakpuasan dan keluhan dari masyarakat. Keluhan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Agama Barru. Selanjutya Pengadilan Agama Barru akan berupaya memberikan solusi yang terbaik.
 
Cara menyampaikan pengaduan ke Pengadilan Agama Barru.
 
A. Secara Lisan
  1. Melalui Telepon (0427) 322000. Pada saat jam kerja mulai pukul 08.00 s/d 16.00 WIB
  2. Datang langsung ke Kantor Pengadilan Agama Barru dengan alamat Jl. Sultan Hasanuddin No. 111. Barru, Sulawesi Selatan 90711.
B. Secara Tertulis
  1. Menyampaikan Surat Resmi yang ditujukan kepada pimpinan, dalam hal ini Ketua Pengadilan Agama Barru, dengan cara diantar langsung / dikirim melalui faxmile (0427) 21771, atau melalui pos dengan alamat kantor Jl. Sultan Hasanuddin No. 111. Barru, Sulawesi Selatan 90711.
  2. Melalui E-mail Pengaduan kami, yaitu Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. atau Website Pengadilan Agama Barru pada Layanan Pengaduan
  3. Pengaduan secara tertulis wajib dilengkapi fotokopi identitas diri pelapor dan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan pengaduan.

Penerimaan Pengaduan Oleh Pengadilan Agama Barru.
  • Pengadilan Agama Barru akan menerima setiap pengaduan yang diajukan oleh masyarakat baik secara lisan maupun tertulis
  • Pengadilan Agama Barru akan memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan pada saat masyarakat mengajukan pengaduan.
  • Pengadilan Agama Barru akan memberikan tanda terima, jika pengaduan diajukan secara tertulis
  • Pengadilan Agama Barru hanya akan menindaklanjuti pengaduan yang mencantumkan identitas pelapor.

Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan

Berdasarkan SK KMA No 026 Tahun 2012, Jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagai berikut :

  1. Pengadilan menyediakan meja pengaduan untuk menerima pengaduan dari masyarakat atau pencari keadilan tentang mengenai penyelenggaraan peradilan termasuk pelayanan publik dan atau perilaku aparat pengadilan. Meja pengaduan tidak menerima pengaduan yang terkait dengan isi dari putusan atau tentang substansi perkara dan pengaduan tentang fakta atau peristiwa yang terjadi lebih dari 2 (dua) tahun sebelum pengaduan diterima. Khusus untuk pengaduan tentang pelayanan pengadilan harus disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak pengadu menerima layanan pengadilan.
  2. Masyarakat dapat menyampaikan Pengaduan melalui meja pengaduan, situs Badan Pengawasan MA (http://bawas.mahkamahagung.go.id/web_bawas/) atau melalui pos dengan mengisi formulir pengaduan secara tertulis dan melampirkan bukti-bukti yang diperlukan.
  3. Petugas meja pengaduan akan memberikan tanda terima yang berisi nomor pengaduan yang dapat digunakan oleh pelapor untuk mendapatkan informasi mengenai status pengaduannya. Dalam hal pengaduan dilakukan melalui pos, maka petugas pengaduan memberitahukan pelapor perihal pengaduan telah diterima dengan memberikan nomor agenda.
  4. Pengadilan wajib menyampaikan informasi mengenai status pengaduan kepada pelapor dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengaduan disampaikan, selanjutnya pelapor berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan status pengaduannya. Dalam hal, pengaduan dilakukan melalui pos, maka jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja berlaku sejak tanggal pemberitahuan telah diterimanya surat pengaduan oleh Badan Pengawasan atau Pengadilan Tingkat Banding.
  5. Pengadilan wajib memeriksa dan memberitahukan status pengaduan kepada pelapor selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak pengaduan didaftar di agenda pengaduan Badan Pengawasan atau Pengadilan Tingkat Banding. Dalam hal pemeriksaan belum selesai dilakukan dalam jangka waktu tersebut maka pengadilan wajib memberitahukan alasan penundaan tersebut kepada pelapor melalui surat.
  6. Penyelenggara pelayanan pengadilan wajib menanggapi pengaduan masyarakat paling larnbat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan
  7. Dalam hal materi aduan tidak lengkap, pengadu melengkapi materi aduannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima tanggapan dari penyelenggara sebagaimana diinformasikan oleh pihak penyelenggara.
  8. Dalam hal berkas pengaduan tidak dilengkapi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari maka pengadu dianggap mencabut pengaduannya.
  9. Dalam hal pengaduan tidak ditanggapi oleh penyelenggara pengaduan sesuai dengan ketentuan, maka pengadu dapat menyampaikan laporan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
  10. Badan Pengawasan MA dapat mengambil alih pengaduan atas pelayanan pengadilan yang ditujukan kepada penyelenggara dalam hal pengaduan tersebut dianggap penting oleh Mahkamah Agung untuk segera diselesaikan, atau dalam hal Penyelenggara lalai dan atau tidak tepat waktu dalam menyelesaikan pengaduan tersebut.
  11. Setiap Penyelenggara Pelayanan Pengadilan wajib mengumumkan Rekapitulasi penyelesaian pengaduan pelayanan publik kepada masyarakat melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat. Hal-hal yang diumumkan meliputi: jumlah pengaduan yang masuk, jenis-jenis pengaduan yang masuk, status penanganan pengaduan.

Alur Penanganan Pengaduan

Ditulis oleh Mustajab. SH.i on . Posted in Pengaduan

  Gambar diatas merupakan Skema Alur Penanganan Pengaduan Masyarakat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 076/KMA/SK/VI/2009.

 

       Berdasarkan SK KMA Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tersebut Pengadilan Tingkat Banding sebagai voorpost Mahkamah Agung RI diberi kewenangan menangani sendiri pengaduan masyarakat yang masuk, kecuali dalam beberapa hal Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dapat mengambil alih apabila :

1. Telapor telah pindah tugas ke pengadilan lain yang berada di wilayah hukum di pengadilan tingkat banding yang lain.

2. Pengaduan bersifat pending atau menarik perhatian masyarakat.

3. Penanganan pengaduan yang dilaksanakan di pengadilan tingkat banding berlarut - larut

 

 

Pengadilan Tingkat Pertama diberikan kewenangan sebatas menerima pengaduan dan berkewajiban untuk meneruskan pengaduan tersebut kepada Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pengaduan diterima.

 

        Penanganan pengaduan saat ini mengakomodir pula hak-hak dari para pelapor seperti hak mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitas, mendapatkan kesempatan untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun, mendapatkan informasi mengenai tahapan, penanganan pengaduan yang disampaikannya serta pelapor berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Terlapor dalam pemeriksaan.

 

        Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap sistem pengaduan masyarakat, Mahkamah Agung menerbitkan brosur tentang informasi layanan pengaduan masyarakat dan prosedur penyampaian laporan pengaduan yang disebarluaskan melalui Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding.

 

Gambar diatas merupakan contoh brosur informasi layanan pengaduan masyarakat dan prosedur penyampaian pengaduan masyarakat.