Pengadaan Barang & Jasa

Tabel Monitoring Barang dan Jasa

Ditulis oleh Mustajab. SH.i on . Posted in Pengadaan Barang & Jasa

TABEL MONITORING PENGADAAN BARANG & JASA
PENGADILAN AGAMA BARRU
TAHUN ANGGARAN 2015
 
KODE SATKER : 307487
NAMA SAKTER : PENGADILAN AGAMA BARRU
KEGIATAN : PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA DI LINGKUNGAN TINGKAT BANDING DAN TINGKAT PERTAMA

 

NO PAKET PEKERJAAN VOLUME LOKASI WAKTU PELAKSANAAN KETERANGAN
 1  Pengadaan Server 1 Sistem Sulsel - Barru Bulan Juli 2015
14 Hari Kerja
 Telah dilaksanakan
 2  Pengadaan Mubelair 1 Paket Sulsel - Barru

Bulan Juni 2015
70 Hari Kerja

 Telah dilaksanakan
 3  Pembangunan Ruang Tunggu 50 m2 Sulsel - Barru Bulan Nopember 2015
50 Hari Kerja
 Dalam Proses Pelaksanaan

Nomor Kontak

Ditulis oleh Mustajab. SH.i on . Posted in Pengadaan Barang & Jasa


Panitia Pengadaan Barang & Jasa
Pengadilan Agama Barru

Jalan Sultan Hasanuddin No. 111. Kabupaten Barru
Telp. (0427) 322 000
Fax. (0427) 21771
Email :
admin : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
office : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Pengumuman Pengadaan Barang & Jasa

Ditulis oleh Mustajab. SH.i on . Posted in Pengadaan Barang & Jasa

Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2015
 

Pengumuman Lelang Pengadaan Mubelair Tahun 2015

Pengumuman Lelang Pengadaan Pengembangan Server Tahun 2015


Prosedur dan Mekanisme Pengadaan Barang & Jasa

Ditulis oleh Mustajab. SH.i on . Posted in Pengadaan Barang & Jasa

A. PENDAHULUAN
  Tata pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean goverment) adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki Pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui instansi formal dan informal. Untuk melaksanakan prinsip Good Governance and Clean Goverment, maka instansi pemerintah (termasuk peradilan agama) harus melaksanakan prinsi-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien, serta mewujudkannya dengan tindakan dan peraturan yang baik dan tidak berpihak (independent), serta menjamin terjadinya interaksi anatara pihak terkait (stakeholders) secara adil, transparan, profesional, dan akuntabel.Kebijakan umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertujuan untuk mensinergikan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa dengan kebijakan-kebijakan di sektor lainnya. Langkah kebijakan tersebut secara umum diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
   
B. PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
  Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah bersumber pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010
1. Perpres Nomor 54 Tahun 2010
2. Penjelasan Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010
3. Lampiran I - Perencanaan
4. Lampiran II - Barang
5. Lampiran III - Pekerjaan Konstruksi
6. Lampiran IV A - Jasa Konsultansi (Badan Usaha)
7. Lampiran IV B - Jasa Konsultansi (Perorangan)
8. Lampiran V - Jasa Lainnya
9. Lampiran VI - Swakelola
   
C. STANDAR DOKUMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
  Adapun jenis dokumen pengadaan barang/jasa pemerintah yang memenuhi standar sebagai mana Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kesatu Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Standar Bidding Document), sebagai berikut : (Dikutip dari www.lkpp.go.id)